Senin, 07 Januari 2013

Kritik PENDIDIKAN

Fakta menyebutkan jelas bahwa keberhasilan program sekolah gratis yang digadang-gadang sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan oleh pemerintah adalah 0%. Di daerah-daerah pinggiran dapat kita lihat bahwa sekolah gratis tidak mempunyai fasilitas yang memadai dan berada dilingkungan terpencil dan kumuh. Terbengkalainya program tersebut menyebabkan masih banyaknya anak yang putus sekolah dan jelas sekali adanya ketidakadilan antara si kaya dan si miskin.
Kengawuran pendidikan kita berlanjut pada program UN yang merupakan upaya standarisasi nasional pada nilai ujian akhir di tingkat dasar sampai atas. Tujuan mulia UN untuk mengukur strata pendidikan Indonesia seakan hanya memikirkan out put yang dihasilkan dari kegiatan belajar saja, namun tidak memperhatikan in putnya yaitu pemerataan pengembangan pendidikan secara menyeluruh. Kenyataannya masih ada perbedaan yang jauh sekali anatara sekolah di kota besar dengan di daerah tertinggal. Pencabutan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) sebagai bukti plin-plannya pemerintah dalam menentukan suatu kebijakan, namun upaya swastanisasi masih bias dilihat dengan kebijakan BLU (Badan Layanan Umum) dimana semua fasilitas kampus bukan hanya menjadi milik insane kampus, melainkan sudah menjadi asset umum yang harus mengeluarkan uang untuk memanfaatkan failitas kampus. Semua itu diperparah lagi dengan banyaknya para pahlawan tanpa tanda jasa kita yang tidak kompeten sebagai pendidik. Dapat dengan mudah kita temui sarjana-sarjana non pendidikan beredar di sekolah-sekolah. Bagaimana pendidikan kita mau maju kalau gurunya tidak becus mendidik muridnya, akhirnya banyak terjadi kriminalisasi pendidikan yang dilakukan guru. Bentuk kriminalisasi pendidikan dapat berupa perampasan hak anak didik untuk mengembangkan potensinya baik dalm pembelajaran maupun tindakan-tindakan mereka, dan pendholiman terhadap peserta didik dimana para pendidik seakan sudah menjadi tuhan dan yang paling benar yang berhak melakukan apapun terhadap anak didiknya dan mempunyai otoritas yang mutlak. Upaya untuk mengatasi masalah itu dilakukan pemerintah dengan program sertifikasi guru, dan ternyata yang terjadi adalah program itu hanya dijakdikan ajang untuk menambah gaji bagi para guru karena mental para pendidik kita yang belum siap dan lahan proyek baru bagi penyelenggara program tersebut. Kegiatan tersebut tak ubahnya seperti seminar saja tanpa adanya tindak lanjut yang jelas. Dengan semangat hari pendidikan Nasional kemarin, sudah selayaknya sebagai anak bangsa kita mulai memikirkan problematika yang terjadi pada dunia pendidikan dan mulai mencari inovasi serta solusi atas masalah yang menyebabkan pendidikan kita menjadi mandul. Karena masa depan negeri ini ada di pundak kita. STOP APATISME TERHADAP DUNIA PENDIDIKAN!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar